Jakarta, 12 September 2025 — Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri bersama Koso Nippon dan Yayasan Nusantara Sejati (YNS) menggelar kegiatan Program Review tingkat nasional di Swiss-Belresidences Kalibata, Jakarta, dan dilaksanakan secara hybrid. Kegiatan ini menjadi tonggak penting dalam penguatan praktik evaluasi kebijakan publik berbasis partisipasi masyarakat di Indonesia.
Program Review kali ini menyoroti dua program strategis BSKDN, yaitu Penjaringan Inovasi Daerah dalam Indeks Inovasi Daerah (IID) dan Indeks Tata Kelola Pemerintahan Daerah (ITKPD). Keduanya merupakan instrumen penting dalam mendorong tata kelola pemerintahan daerah yang inovatif, transparan, dan akuntabel.
Partisipasi Publik dalam Evaluasi Kebijakan
Program Review dirancang untuk melibatkan masyarakat secara langsung dalam memberikan penilaian terhadap efektivitas dan dampak program pemerintah. Masyarakat yang berpartisipasi disebut sebagai ‘warga penilai’, yang terdiri dari dua kategori besar dengan komposisi seimbang, yaitu 50% merupakan penerima manfaat program, yaitu perwakilan dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) di berbagai provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia serta 50% lainnya bukan penerima manfaat langsung, yang terbagi ke dalam dua kelompok, yaitu akademisi (dari perguruan tinggi negeri di Indonesia) dan organisasi masyarakat sipil (OMS). Keterlibatan lintas kelompok ini memastikan proses evaluasi berlangsung inklusif, berimbang, dan merepresentasikan berbagai perspektif terhadap kebijakan pemerintah.
Selain itu, pelaksanaan Program Review BSKDN juga memanfaatkan dua platform digital mitra Koso Nippon, yaitu Liquitous dan WiseVine. Liquitous memiliki platform, bernama Liqlid, yang digunakan untuk menggantikan Lembar Evaluasi Program manual bagi warga penilai yang mengikuti kegiatan secara daring melalui Zoom. Sementara WiseVine memiliki platform, RS System, yang digunakan untuk menampilkan Lembar Informasi Program (LIP) dari kedua program yang direview, sehingga peserta dapat membaca latar belakang, capaian, dan tantangan program secara interaktif. Pemanfaatan kedua platform ini menjadikan pelaksanaan Program Review semakin inklusif, efisien, dan mampu menjangkau partisipasi masyarakat dari berbagai wilayah di Indonesia.
Hasil dan Temuan Program Review BSKDN
Pelaksanaan Program Review Penjaringan Inovasi Daerah (IID) dan Indeks Tata Kelola Pemerintahan Daerah (ITKPD) menghadirkan partisipasi aktif dari warga penilai yang hadir secara luring maupun daring, serta melibatkan perwakilan Bappeda dari seluruh wilayah Indonesia yang mengikuti kegiatan secara daring melalui Zoom. Para perwakilan Bappeda yang tidak termasuk dalam kategori warga penilai juga diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapat dan evaluasinya terhadap kedua program melalui platform digital Liqlid.
Hasil Program Review terhadap Penjaringan Inovasi Daerah (IID) menunjukkan bahwa mayoritas peserta menilai program ini telah berjalan baik namun masih memerlukan perbaikan di beberapa aspek. Dari total 20 suara warga penilai yang hadir secara luring dan daring, sebanyak 18 orang (90%) menilai program perlu diperbaiki, sementara 2 orang menyatakan program sudah baik dan tidak perlu diubah, dan tidak ada peserta yang menyarankan penghentian program. Sementara itu, melalui platform Liqlid yang diikuti oleh 22 peserta non-warga penilai, sebanyak 12 orang menilai program sudah baik, dan 10 orang menilai program perlu diperbaiki, tanpa ada suara yang meminta penghentian program.
Adapun hasil Program Review terhadap Indeks Tata Kelola Pemerintahan Daerah (ITKPD) juga memperlihatkan kecenderungan serupa. Dari 23 suara warga penilai, sebanyak 17 orang menilai program perlu diperbaiki, 3 orang menyatakan sudah baik, dan 3 orang lainnya menyarankan agar program dihentikan. Melalui platform Liqlid yang diikuti oleh 28 peserta non-warga penilai, sebanyak 6 orang menilai program sudah baik, 8 orang menilai program perlu diperbaiki, dan 4 orang menyarankan program dihentikan.
Temuan ini memperlihatkan bahwa baik warga penilai maupun peserta non-warga penilai menilai program-program strategis BSKDN telah berjalan dengan baik, namun masih memerlukan penyempurnaan dalam hal efektivitas, kejelasan indikator, dan dampaknya terhadap pelayanan publik di daerah. Hasil evaluasi yang dihimpun akan menjadi dasar bagi BSKDN dalam menyusun rekomendasi perbaikan kebijakan agar kedua program tersebut semakin relevan, adaptif, dan berdampak nyata bagi masyarakat di seluruh Indonesia.
Langkah Lanjut dan Komitmen Bersama
Kegiatan Program Review Nasional ini menandai langkah maju dalam memperkuat praktik evaluasi kebijakan publik yang inklusif dan berbasis bukti di Indonesia. Melalui kolaborasi antara BSKDN Kemendagri, Koso Nippon, dan Yayasan Nusantara Sejati (YNS), proses evaluasi tidak hanya menjadi kegiatan administratif, tetapi juga menjadi wadah pembelajaran bersama antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat sipil.
Ke depan, BSKDN bersama YNS dan Koso Nippon akan mengkompilasi seluruh hasil dan masukan dari warga penilai serta peserta daring untuk diserahkan kepada pengampu program sebagai bahan penyempurnaan kebijakan. Hasil dari kegiatan ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam pengembangan model Program Review di tingkat nasional maupun daerah, sekaligus memperluas penerapannya sebagai instrumen evaluasi kebijakan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel.
